KRANJINGAN.COM

TETEP SEMANGAT & GEMBIRA

Ini 11 Hektare Tanah Kemenkum yang Dilaporkan Diserobot Pemkot Tangerang

Kamis, 18 Juli 2019 10:43 am
Ini 11 Hektare Tanah Kemenkum yang Dilaporkan Diserobot Pemkot Tangerang
Foto: Tanah Kemenkum HAM yang dipakai Pemkot Tangerang (ist.)

Tangerang РKemenkum HAM mempolisikan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dengan laporan penyerobotan lahan. Tidak terima, Wali Kota melaporkan balik dengan dalih Kemenkum HAM melanggar RT/RW. Bagaimana posisinya?

Berdasarkan data yang dihimpun detikcom Kamis (18/7/2019), berikut daftar aset tanah Kemenkum HAM di Tangerang:

1. Tanah di Jalan Satria-Jalan Sudirman (sisi timur, utara dan barat).
Luas 34 ribu meter persegi.

1987: Kemenkum HAM mendapatkan aset tanah.
2003: Pemkot mulai membangun tanpa izin Kemenkum HAM.
2014: Bangunan mulai digunakan Pemkot.
2016: Pemkot meminta tanah itu dihibahkan.

2. Tanah Gedung MUI Kota Tangerang
Luas 3.500 meter persegi

1987: Kemenkum HAM mendapatkan aset tanah.
2011: Pemkot Tangerang membangun Gedung MUI tanpa izin Kemenkum HAM.
2012: Gedung MUI mulai digunakan.
2016: Pemkot meminta hibah seluas 21.018 meter persegi.

3. Kantor Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Tangerang
Luas 3.672 meter persegi

1987: Kemenkum HAM memperoleh aset.
2014: Pemkot mulai membangun gedung tanpa izin Kemenkum HAM.
2015. Gedung mulai digunakan.
2016: Pemkot meminta tanah itu dihibahkan seluah 10.391 meter persegi.

4. Tanah di Jalan Satria-Jalan Sudirman (selatan)
Luas 8.794 meter persegi.

1987: Kemenkum HAM memperoleh aset.
2016: Pemkot mulai membangun gedung tanpa izin Kemenkum HAM.
2017: Gedung mulai digunakan.
2018: Pemkot meminta tanah itu dihibahkan seluas 11.850 meter persegi. 

5. Pedestarian Jalan Sudirman
Luas 48.500 meter persegi.

1987: Kemenkum HAM memperoleh aset.
2016: Pemkot mulai membangun tanpa izin Kemenkum HAM.
2017: Pedesterian mulai digunakan.
2018: Pemkot Tangerang meminta dihibahkan seluas 11.850 meter persegi.

6. Taman Kota (Jalan M Yamin)
Luas 12.260 meter persegi.

2016: Awal pembangunan dengan APBD 2016.
2017: Mulai digunakan. 
2018: Pemkot meminta hibah seluas 11.850 meter persegi.

Total ada 11,1 hektare tanah Kemenkum HAM yang digunakan Pemkot tanpa persetujuan.

Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, persetujuan pemindahtanganan BMN dengan kewenangan sebagai berikut:

– Nilai tanah di bawah Rp 10 miliar dengan persetujuan Menteri Keuangan.
– Nilai tanah Rp 10 miliar hingga Rp 100 miliar dengan persetujuan Presiden.
– Nilai tanah lebih dari Rp 100 miliar dengan persetujuan DPR.

Dikutip dari detik.com

https://news.detik.com/berita/d-4629055/ini-11-hektare-tanah-kemenkum-yang-dilaporkan-diserobot-pemkot-tangerang?

%d blogger menyukai ini: