KRANJINGAN.COM

TETEP SEMANGAT & GEMBIRA

Revisi Undang-undang Sisdiknas (3)

Selasa, 13 Agustus 2019 7:03 am
Tukiman Tarunasayoga (JC Tukiman Taruna)
Kolumnis pendidikan sejak 1975

Sejumlah pasal yang bisa diperdebatkan ketika akan ada revisi UU Sisdiknas 2003 meliputi pasal 2- 3, 4, 10, 11, 18, 19 – 25, 31, 34, 35, serta 36 – 38, 54, 55, dan 57 –  61.  Perlu dijelaskan ada pasal-pasal yang berkaitan langsung seperti pasal 2 dan 3 mengatur dasar, fungsi, dan tujuan; pasal 19 sampai dengan 25 mengatur tentang pendidikan tinggi, sedangkan pasal  36 sampai dengan 38 mengatur tentang kurikulum. Adapun pada pasal 57 sampai dengan 61 mengatur perihal evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; sementara pasal-pasal lain seperti 4, 10, dan sebagainya mengatur substansi yang berdiri sendiri.

Terkait dasar, fungsi, dan tujuan (pasal 2 dan 3) yang berbunyi (Pasal 2)  “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”  à direvisi menjadi “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selanjutnya pasal 3 yang mengatur fungsi dan tujuan disesuaikan dengan pasal 2 terrevisi tersebut.

Pasal 19 sampai dengan 25 (mengatur tentang pendidikan tinggi) sebaiknya banyak dipangkas karena sudah ada undang-undang tersendiri terkait pendidikan tinggi ini. Bila pemangkasan itu bisa terjadi, nantinya akan memberi ruang untuk mengatur substansi lain yang selama ini belum terakomodasi.

Seperti telah saya tulis kemarin, pasal paling krusial pembahasan revisinya akan ada di pasal 35 yaitu tentang standar nasional pendidikan (SNP) karena pasal ini berkaitan langsung dengan pasal 36 sampai dengan 38 yang membahas tentang kurikulum. Di pasal-pasal ini (35 – 38) harus ada revisi besar-besaran mengingat tantangan SNP berikut kurikulumnya telah memasuki abad digital (digitalisasi).

Tidak kalah krusialnya, di substansi evaluasi, akareditasi, dan sertifikasi akan ditemukan “banyak tikungan tajam” revisinya terutama yang akan berkenaan dengan ujian, model akreditasinya, serta lebih-lebih sertifikasi yang pemaknaannya telah berubah banyak dan cenderung kea rah finansial semata. Jadi, akan ada tiga substansi mendasar perlu percermatan betul-betul untuk revisinya, yaitu tentang dasar, fungsi dan tujuan, SNP berikut kurikulumnya, serta evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Sedangkan tentang pendidikan tinggi hanya pemangkasan saja agar tidak duplikasi dengan undang-undang lain yang telah mengaturnya..Ada pun tentang pasal 4, 10. 11, 18, 31, 34, 35, 54, dan 55 revisinya kelak lebih pada perbaikan kontekstual untuk menyesuaikan dengan kemajuan tuntutan kekinian.

%d blogger menyukai ini: